Selasa, 30 Maret 2021

WORKSHOP PERUMUSAN PEDOMAN PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL DI IAIN BATUSANGKAR


Batusangkar, 30 Maret 2021. Pusat Studi Gender dan Anak pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat IAIN Batusangkar menggagas kegiatan Workshop Perumusan Pedoman Pencegahan Kekerasan Seksual di IAIN Batusangkar pada Tanggal 29 sampai 30 Maret 2021. Acara ini dihadiri oleh Civitas Akademika IAIN Batusangkar. Kepala Pusat Studi Gender dan Anak Elfi., M.,Pd, dalam sambutannya menyampaikan bahwa Workshop Perumusan Pedoman Pencegahan Kekerasan Seksual ini merupakan tindak lanjut dari SK Rektor terkait dengan pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual di IAIN Batusangkar yang hasilnya akan didirikan Unit Layanan Terpadu untuk mengatasi dan mencegah Kekerasan Seksual di lingkungan IAIN Batusangkar. Acara ini dibuka langsung oleh Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Dr. H. Muhammad Fazis, yang dalam sesi pembukaan tersebut disampaikan bahwa kegiatan ini mendapat apresiasi oleh Rektor IAIN Batusangkar, diharapkan kegiatan ini dapat menghasilkan guide line atau SOP dalam mencegah dan menanggulangi Kekerasan Seksual di IAIN Batusangkar. 


Kegiatan ini mengundang Dr. dr. Retty Ratnawati dan Dr. Sri Wiyanti Eddyono sebagai narasumber yang keduanya merupakan pakar di bidang Hukum dan Perempuan. Dalam paparannya, tercatat sebanyak 2,398 orang perempuan yang mengadukan kepada KOMNAS Perempuan di tahun 2020 merupakan angka tertinggi dibandingkan 5 tahun sebelumnya. Berdasarkan data kekerasan seksual di Perguruan Tinggi di informasikan di tahun 2019 tercatat 179 Anggota Sivitas Akademika Perguruan Tinggi yang tersebar di 29 Kota di Indonesia pernah mengalami kekerasan seksual, namun banyak korban yang memilih diam karena diancam, merasa malu dan takut, bahkan sering kali kekerasan seksual ini dihubungkan dengan ‘aib’ dan atas nama baik sehingga permasalahan ini jarang muncul di permukaan. 



Pada kegiatan ini ada beberapa hal yang direkomendasi Narasumber bagi seluruh Perguruan Tinggi yakni : 1. Kampus harus melakukan pemulihan korban secara psikologis, hukum, medis dan agama; 2. Kampus harus mempunyai aturan yang sistemik terkait PPKS; 3. Kampus harus menciptakan budaya anti kekerasan; 4. Kampus memberikan Penindakan terhadap Pelaku dan dapat bekerja sama dengan lembaga yang ada; 5. Perlu dilakukan pemantauan dan Evaluasi Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual di masing-masing Perguruan Tinggi. (RM)
Share: