Webinar Nasional Dampak Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Buruh Perempuan di Indonesia

Batusangkar, 20/02/2021. Berdekatan dengan hari Kartini 21 April 2021, Pusat Studi Gender dan Anak pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat  menggelar Webinar Nasional Dampak Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Buruh Perempuan di Indonesia pada tanggal 19-20 April 2021. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka meneruskan perjuangan Raden Adjeng (RA) Kartini di masa lalu yaitu agar perempuan mendapatkan hak yang sama dengan laki-laki dalam mendapatkan pendidikan dan kesempatan untuk berkarir. Acara ini dibuka langsung oleh Rektor IAIN Batusangkar Dr. Marjoni Imamora., M.Sc, dalam sambutannya Marjoni menyampaikan bahwa UU Cipta Kerja ini menuai banyak benturan di berbagai pihak, oleh karena itu kita sebagai bagian dari Civitas Akademika harus bisa mengikuti kegiatan ini secara serius agar bisa mengedukasi dan memberikan pemahaman orang-orang terdekat dan keluarga tentang dampak Undang-Undang Cipta Kerja terhadap buruh di Indonesia, khususnya buruh perempuan.
Acara yang menghadirkan narasumber Dr. Nihayatul Wafiroh  Wakil Komisi 9 DPR RI dan Tiasri Wiandani, SE.,SH Anggota Komisi Nasional Perempuan ini berlangsung selama 2 hari diikuti oleh 60 peserta  . Menurut Nihayatul,  ada 3 pandangan umum FPKB  DPR RI terhadap Ruu Cipta Kerja Klaster ketenagakerjaan (Sebelum menjadi uu) yakni; Penguatan perlindungan kepada tenaga kerja & meningkatkan pekerja/buruh & keluarganya, Syarat–syarat kerja& perlindungan tenaga kerja yang relevan dengan isu kesejahteraan pekerja/buruh& keluarganya, Mendukung ekosistem investasi yang sejalan dengan peningkatan kesejahteraan & perlindungan pekerja/buruh. CiptaKerja adalah upaya penciptaan kerja melalui usaha kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha, dan investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional. Sementara Tiasri dalam Paparannya disebutkan tantangan yang dihadapi Perempuan kerja sampai saat ini, yakni: Perempuan pekerja masih berhadapan dengan diskriminasi dan kekerasan berbasis gender di tempat kerja, Perlindungan Hak Maternitas perempuan pekerja masih terabaikan, Kekerasan dan diskriminasi juga dihadapi oleh pekerja sektor informal dan padat karya yang banyak diampu oleh perempuan.
Tiasri merekomendasikan 5 poin dalam kegiatan tersebut yakni : DPR RI dan Pemerintah untuk meninjau ulang dan mengkoreksi potensi UU Cipta Kerja mengurangi daya pelaksanaan tanggungjawab negara dalam pemenuhan hak hak konstitusional terutama untuk mengatasi kerentanan perempuan pekerja dari eksploitasi diskriminasi dan kekerasan; Pemerintah agar tidak tergesa gesa dalam menyusun dan mengesahkan Rancangan Peraturan Pemerintah ( sebagai peraturan pelaksanaan bagi UU Cipta Kerja mengingat Pasal Pasal yang terkandung memiliki potensi menurunkan standard perlindungan dan kerja layak bagi pekerja khususnya perempuan pekerja; DPR dan Pemerintah untuk lebih peka terhadap kepentingan dan kesentosaan perempuan pekerja dengan segera membahas dan mengesahkan UU yang secara nyata terkait dengan hal tersebut antara lain RUU Pelindungan Pekerja Rumah Tangga dan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, Akademisi dan kelompok masyarakat sipil menempuh dan mendukung langkah konstitusional baik dengan mendorong legislative, executive maupun judicial review dalam mengupaya pengujian UU Cipta Kerja serta membangun pendidikan kritis pada warga mengenai persoalan di dalam UU Cipta Kerja; Pemerintah DPR RI, Akademisi pengusaha atau pihak swasta lainnya serta masyarakat sipil bergotong royong dan dengan semangat kosntruktif mengupayakan penciptaan dan perluasan lapangan kerja yang juga saat bersamaan menguatkan pelindungan bagi pekerja dengan perhatian pada kerentanan khusus perempuan pekerja termasuk melalui penguatan kewirausahaan perempuan dalam kerangka pemberdayaan ekonomi. (RM)
Share:

No comments:

Post a Comment

Search This Blog

Follow by Email

Labels

Total Pageviews

Recent Posts

Label Cloud